14
Apr-2020

Apa yang dilakukan KPU setelah Pemilu selesai?

Uncategorized   /  

Apa yang dilakukan KPU setelah Pemilu selesai?

oleh Analis Hukum KPU Kabupaten Sumedang

 

JUDUL tulisan ini setidaknya merepresentasikan baik tema dalam obrolan, diskusi warung kopi maupun pertanyaan yang kerap disampaikan pelbagai pihak. Tulisan ini juga tidak bermaksud sebagai apologi. Melainkan bagian dari ikhtiar untuk mengedukasi publik terkait tupoksi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.  Sehingga narasi ini bisa meluruskan stigma, persepsi maupun asumsi minor terhadap KPU.

Jika mengacu pada  UU  No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan PKPU No 10 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan

Analis Hukum KPU Kabupaten Sumedang

Toni Rafyudin, S.Sos. (Analis Hukum KPU Kabupaten Sumedang)

Pemilu tahun 2019, maka tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 sudah tuntas. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PHPU dan calon terpilih di semua jenjang telah ditetapkan oleh KPU sesuai kewenangan masing-masing. Akan tetapi dalam konteks KPU sebagai sebuah organisasi, institusi tentu saja harus terus bergerak. Dan agenda terdekat adalah Pilkada serentak tahun 2020. Untuk provinsi Jawa Barat, ada 8 kota/kabupaten yang akan melaksanakan “pesta demokrasi lokal” tersebut. Yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok. Namun karena adanya bencana nasional berupa pandemik COVID-19, maka tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda sementara sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Bagaimana dengan daerah lain yang tidak ada melaksanakan Pilkada di tahun 2020?  Ini yang kerap menjadi stigma publik pasca Pemilu 2019. Masyarakat seringkali bertanya, “apa pekerjaan KPU setelah Pemilu selesai?”. Lalu jika jawabannya masih dirasa kurang memenuhi rasa ingin tahu ditambah mungkin dengan nada sedikit sinis,”berarti KPU makan gaji buta ya? ” atau muncul stigma pegawai KPU akan uncang-uncang angge (ongkang-ongkang kaki). Tentu saja asumsi di atas tidak berdasar.

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar mengingat selama ini kebanyakan orang memahami Pemilu hanya sebatas proses dimana para calon yang akan duduk di jabatan-jabatan publik kemudian merebut simpati pemilih melalui kampanye, lalu para pemilih datang ke TPS menggunakan hak pilihnya kemudian dihitung suaranya, yang memperoleh suara terbanyak dialah yang terpilih. Atau malah ada yang menganggap kalau Pemilu itu hanya orang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, suaranya dihitung tinggal siapa yang menang. Dalam anggapan tersebut berarti tugas KPU hanya menyiapkan para petugas di TPS, menyiapkan sarananya, menghitung suara dari para pemilih dan menetapkan pemenang..

Celakanya kondisi tersebut diperparah dengan anggapan bahwa Pemilu sebagai proyek. Memang selama ini yang terjadi jika datang musim Pemilu, para calon yang berkompetisi berusaha menarik simpati pemilih dengan bermacam-macam cara. Tidak jarang mereka membeli suara dari para pemilih dengan membagi-bagikan sembako, bahan bangunan, pakaian dan bahkan uang. Dengan begitu masyarakat menganggap Pemilu sebagai “masa panen,” paling tidak lima tahunan. Di tambah lagi, bagi penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, Pemilu masih dianggap ajang untuk mencari penghasilan tambahan karena di dalamnya ada tambahan honor untuk setiap kegiatan. Bagi para rekanan Pemilu juga menjadi ajang untuk mencari proyek karena disana juga terdapat pengadaan barang-barang logistik Pemilu. Singkatnya, dengan kondisi semacam itu hampir semua lapisan masyarakat “merayakan”  Pemilu dengan pernak-perniknya.

Akan tetapi Pemilu tidak hanya aktifitas-aktifitas semacam itu. Kegiatan tersebut hanya sebagian aktifitas yang nampak saja, hanya kulitnya. Padahal Pemilu pada dasarnya adalah “akad” penyerahan sebagian kedaulatan rakyat kepada sebagian orang untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga-lembaga perwakilan atau yang duduk diposisi eksekutif. Dalam demokrasi modern dimana rakyat tidak dapat mungkin secara langsung berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik, Pemilu menjadi satu-satunya prosedur untuk tetap menegakan kedaulatan rakyat secara demokratis.

Dalam pemahaman seperti itu, posisi KPU dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting. UUD 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa KPU memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam melaksanakan Pemilu, KPU memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri. Nasional artinya di seluruh wilayah NKRI sampai dengan Kabupaten/Kota terdapat KPU. Tetap artinya bahwa penyelenggara Pemilu KPU dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang, artinya ada atau tidaknya tahapan penyelenggaraan Pemilu lima tahunan, KPU tidak serta merta dibubarkan, kecuali untuk penyelenggara Pemilu yang sifatnya ad hoc, seperti PPK, PPS dan KPPS. Kemudian sifat mandiri artinya personel penyelenggara Pemilu diisi oleh orang-orang yang independen dan non-partisan.

Dalam kondisi saat ini, maka untuk menjawab stigma di atas, setidaknya ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, penguatan kapasitas personal/individu penyelenggara seperti mengikuti pelatihan. Kedua, peningkatan kapasitas lembaga, seperti digitalisasi dokumen data baik DPT, DCT dan hasil pemilu. Output-nya menjadikan KPU sebagai pusat informasi, pusat studi, dan pusat pendidikan Pemilu serta demokrasi. Ketiga output tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pengembangan fungsi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Untuk mencapai tujuan dari kedua hal di atas maka perlu adanya hibah anggaran sebagai pendorong kegiatan pasca Pemilu tersebut.

Perlu kiranya penulis informasikan, bahwa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, KPU memiliki pemahaman bahwa Pemilu merupakan sebuah siklus, yang berarti bahwa Pemilu tidak hanya berhenti dan sesempit kalau pemungutan suara selesai.

Sebagai sebuah siklus, Pemilu dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

  1. Periode pra-Pemilu (pre-electoral)
  2. Periode Pemilu (electoral) dan
  3. Periode pasca-Pemilu (post-electoral)

Pada periode pra-Pemilu KPU melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

  • penyusunan program dan anggaran Pemilu
  • rekrutmen personel badan penyelenggara
  • pengadaan barang dan jasa pemerintah
  • bimbingan teknis.

Sedangkan pada periode pemilu yang dapat dikatakan puncak kegiatan Pemilu itu sendiri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah:

  • penetapan daftar calon tetap
  • kampanye
  • distribusi logistik
  • pemungutan dan penghitungan suara
  • penetapan calon terpilih
  • pelantikan calon terpilih

Dan pada periode pasca Pemilu kegiatan yang bisa dilakukan oleh KPU adalah:

  • pengarsipan hasil-hasil Pemilu
  • penelitian untuk perbaikan proses Pemilu
  • reformasi badan penyelenggara
  • pengembangan jaringan pihak-pihak terkait.

dengan Pemilu sebagai sebuah siklus, maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan terus-menerus melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemiluan, baik ada tahapan maupun tidak ada kegiatan tahapan Pemilu.

 

Kegiatan Pasca-Pemilu

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka KPU Kabupaten perlu melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti:

  • Penelitian tentang partisipasi pemilih,
    dilakukan diantaranya untuk mengetahui alasan ketidak hadiran pemilih di TPS. Tentunya jika alasan ketidakhadiran pemilih dapat dipetakan oleh KPU akan mudah untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu yang akan datang.
  • Peningkatan kehumasan, dengan menjalin kerjasama dengan media baik cetak maupun elektronik, dalam bentuk Media Visit dan Media Gathering.
  • Pendidikan politik kepada pemilih, dilakukan dengan menyasar kelompok pemilih pemula dan para pelajar yang salah satu tujuannya adalah mengenalkan sedini mungkin Pemilu kepada para pelajar.

Demikian tulisan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat.

 

By Katons 2020

 

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec